Pangandaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mengalami defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp 350 M. Untuk menutupi hal itu pemkab berniat melakukan pinjaman.
Namun ditengah proses peminjaman berbagai penolakan muncul di masyarakat. Selain itu, sejumlah pihak yang tergabung dari berbagai warga melakukan unjuk rasa.
Bahkan, efek dari niat pinjaman daerah itu sejumlah pihak menganggap hutang pemda akan dibayarkan masyarakat.
Menjawab persoalan kesalahpahaman tersebut, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata melakukan safari untuk menjelaskan soal defisit anggaran dan rencana pinjaman ke pihak ketiga.
“Saat ini kami pemkab Pangandaran sudah mulai melakukan safari expose APBD 2024 dan soal defisit anggaran yang kami alami,” kata Jeje kepada wartawan usai safari menerangkan program defisit anggaran 2024 dihadapan tokoh agama dan ormas islam, di Islamic Center Pangandaran pada Senin (11/12/2023).
Ia mengatakan telah menyampaikan persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan defisit anggaran tahun 2024.
“Hari ini kami bertemu perwakilan komunitas alim ulama, pesantren, muslimat, ormas islam sebanyak 250 orang,” ucapnya.
Jeje menyampaikan, telah menyampaikan sosialisasi terkait expose pembangunan Pangandaran dan APBD Tahun 2024. “Kami juga sampaikan secara terbuka struktur APBD 2024 secara terbuka dan sumber pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.
Menurutnya, safari bertemu elemen masyarakat ini bukan yang pertama, beberapa waktu lalu menemui tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala SKPD hingga perangkat desa.
“Dengan kejadian hari ini menjadi pelajaran buat kami untuk kedepannya. Bahwa setiap kebijakan perda atau kebijakan strategis yang menyangkut perubahan mendasar akan kami sosialisasikan sebelumnya,” kata dia.
Jeje mengatakan sangat menerima masukan, kritikan dan saran dari masyarakat saat ini. Apalagi kepedulian terhadap pembangunan Pangandaran.
“Kan ada 3 kategori masyarakat, ada yang penting program berjalan seperti kesehatan, infrastruktur dan pendidikan, yang lainnya urusan pemda, kedua ada masyarakat yang bodo amat dan masyarakat kelas menengah yang mau menanyakan dan skeptis. Ya harus kami terima semuanya,” terang Jeje.
Kendati demikian, kata Jeje, langkah saat ini pemerintah ingin menyampaikan langsung ke berbagai elemen masyarakat terkait persoalan yang terjadi.
“Jadi bagaimana tersampaikan kebawah, berbagai elemen masyarakat, mungkin minggu depan akan safari lagi menyampaikan kepada para ketua RT/RW,” katanya.
Dengan gini, kata Jeje, orang akan semakin paham terkait defisit anggaran dan pinjaman itu. “Kami juga expose persoalan ini terus,” ucapnya.
