DAILYPANGANDARAN – Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mendesak agar pemilik tongkang batu bara memprioritaskan proses pengangkutan material yang berserakan. Hal ini ia sampaikan lantaran material hitam itu terbukti berbahaya terhadap kondisi laut Pangandaran.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Citra dalam pertemuan yang membahas metode *wreck removal* (penyingkiran kerangka kapal) Nautica 22 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pangandaran.
“Saya meminta agar proses pengangkutan material batu bara diutamakan. Karena hasil uji lab sementara sudah keluar menyatakan berbahaya,” ucap Citra kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Ia mengatakan pembersihan batu bara dan suplai bawah air menjadi prioritas yang harus segera dilakukan. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengutamakan keselamatan mengingat kondisi perairan saat ini kurang baik.
Citra pun menekankan bahwa suplai bawah air merupakan hal krusial yang harus segera ditangani. “Tidak ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan karena memang kondisi sekarang perairan kurang baik dan itu menjadi catatan dalam melakukan suplai nanti disaat akan melakukan tindakan” tegasnya.
Citra juga menekankan agar proses pengangkatan batu bara dapat segera dilakukan meski membutuhkan waktu dan peralatan khusus, agar penanganan terhadap dampak insiden tetap menjadi perhatian utama.
“Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa terangkat. Saya tahu proses itu tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu tapi saya mohon agar secepatnya masalah ini segera selesai dan kndisi terdampak dalam insiden batubara ini mohon diperhatikan,” ungkapnya.
Selain itu, Citra menegaskan agar jadwal rencana aksi segera disusun dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut penting agar penanganan berjalan sesuai rencana dan pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
“Harus ada timeline dan deadline yang jelas supaya nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terdampak bisa kembali pulih,” ucapnya.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Turut hadir Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, TNI AL, Polairud, dan PT Lion Marine, serta para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam penanganan kerangka kapal.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mengenai langkah-langkah teknis, administratif, dan koordinatif yang diperlukan dalam pelaksanaan proses.
