DAILYPANGANDARAN— Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan penjelasan resmi terkait polemik penarikan iuran atau infak peringatan Hari Jadi (Milangkala) ke-14 serta kepastian penyelenggaraan acara hiburan masyarakat di tengah kondisi krisis kekeringan.
Terkait perihal surat imbauan penarikan infak dan sedekah milangkala yang sempat menimbulkan pro-kontra di tengah warga, Asep memastikan telah dicapai kesepakatan bersama.
Seluruh mekanisme penarikan zakat, infak, dan sedekah kini dikembalikan sepenuhnya kepada pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar sesuai aturan dan transparan.
Sementara itu, menanggapi rencana pentas musik atau konser dalam rangka memeriahkan milangkala, Asep menegaskan kegiatan tersebut bukanlah ajang resmi pemerintah daerah, melainkan diinisiasi oleh lembaga/pihak ketiga seperti Bank Jabar (BJB), Bank Indonesia, maupun instansi TNI. Pihak legislatif mengizinkan event hiburan sponsor tersebut berjalan selama tidak dialokasikan dari anggaran APBD.
Meski menggunakan dana non-APBD, Pemda Pangandaran tetap berkewajiban mengimbau para penyelenggara agar mengemas acara secara bersahaja dan tidak berlebihan.
DPRD menggarisbawahi dua syarat utama dalam setiap perhelatan event di Pangandaran: harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nyata bagi warga lokal serta mampu memperkuat daya tarik destinasi pariwisata daerah.
