DAILYPANGANDARAN – Polemik terkait pemasangan KerambaJaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran masih terus berlanjut.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyoroti masalah ini, khususnya terkait tumpang tindih tata ruang yang menjadi akar permasalahan.
Pihak DPRD dan pegiat lingkungan telah menyampaikan kritik terhadap keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA telah memberikan tanggapan, menyebutkan bahwa aktivitas mereka sudah ada sejak tahun 2019.
Menanggapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan tersebut guna mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
