DAILYPANGANDARAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas partai di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia secara resmi melarang seluruh kader “moncong putih” di wilayahnya terlibat dalam sisi bisnis atau operasional program yang didanai anggaran negara ini. Langkah tersebut menegaskan komitmen PDIP mencegah konflik kepentingan dan praktik korupsi.
Integritas di Atas Profit
Jeje mengakui potensi ekonomi program MBG memang menggiurkan. Dengan simulasi sederhana, ia menyebut keterlibatan dalam rantai pasok bisa menghasilkan untung besar.
“Kalau untungnya Rp1.000 saja per porsi dikali 3.000 siswa sehari, hitungannya sudah jelas. Siapa yang tidak tergiur?” ujar Jeje, Senin (27/4/2026).
Namun, mantan Bupati Pangandaran ini menekankan bahwa manfaat sosial program untuk perbaikan gizi generasi muda harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Program inisiatif pemerintah pusat ini tidak boleh tercemar perebutan proyek oleh politisi.
Instruksi Megawati: Kawal, Bukan Berbisnis
Sikap Jeje sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Partai menegaskan kader dilarang menjadi pemilik atau bagian dari bisnis pendukung MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jeje menginstruksikan 16 anggota fraksi PDIP di DPRD Pangandaran untuk fokus pengawasan. “Tugas kami memantau dan berkomunikasi dengan semua pihak agar program berjalan lancar. Fokus kami memastikan manfaat sampai ke bawah dengan benar,” tegasnya.
Pesan untuk Rivalitas Politik
Jeje juga mengingatkan agar isu MBG tidak dimanfaatkan untuk politik populis atau pencarian kesalahan demi popularitas. Jika ada kendala lapangan, laporkan melalui jalur formal.
“Jangan cari-cari kesalahan bersifat politis. Sampaikan ke Bupati atau Dewan agar program ini semakin baik ke depan,” pungkasnya.
