DAILYPANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran resmi mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Selasa, 10 November 2026. Pembentukan unit baru ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pelindungan hak perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan fisik, psikis,hingga eksploitasi.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan bahwa fasilitas operasional UPTD PPA harus berfungsi sebagai ruang aman yang inklusif dan responsif bagi para korban. Ia meminta seluruh jajaran petugas pendamping memberikan pelayanan humanis dan menjauhi praktik yang memojokkan korban (victim-blaming).
“UPTD PPA harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Berikan pelayanan penuh empati dan jangan pernah ada tindak penyesatan atau penghakiman kepada korban,” kata Citra saat meresmikan fasilitas tersebut.
Angka Laporan Kasus Meningkat
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat 40 laporan kasus kekerasan terjadi di Pangandaran hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 22 kasus kekerasan terhadap anak—yang didominasi kekerasan seksual—serta 18 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Angka ini melonjak dibandingkan dengan catatan sepanjang 2025 yang merangkum 28 kasus. Meski demikian, Citra menilai tren peningkatan laporan tersebut mengindikasikan semakin tingginya keberanian warga dan kepercayaan publik untuk melaporkan tindakan kejahatan yang mereka alami.
Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengonfirmasi tren kenaikan serupa terjadi di tingkat provinsi dengan total laporan mencapai 3.616 kasus. Menurut Siska, peresmian UPTD PPA di tingkat kabupaten merupakan langkah konkret pemerintah daerah merespons maraknya aduan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial.
Standar Pelayanan Anti-Stigma
Siska secara khusus menyoroti pentingnya kode etik dan sensitivitas para petugas lapangan dalam menangani trauma korban. Ia melarang keras petugas mengajukan pertanyaan-pertanyaan tendensius yang kerap menyudutkan korban kejahatan seksual.
“Tidak boleh ada lagi pertanyaan sensitif seperti menanyakan jenis pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa terjadi.Fokus utama petugas adalah pelindungan dan pemulihan,” ujar Siska.
Selain sensitivitas pelayanan, Siska mengingatkan petugas untuk memperketat keamanan dan kerahasiaan lokasi Safe House (Rumah Aman) demi keselamatan fisik maupun psikologis korban dari intervensi luar.
Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menempatkan 200 psikolog klinis dan umum di berbagai daerah pada 2027. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan trauma korban kekerasan sekaligus menekan maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Siska juga meminta masyarakat mewaspadai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok perekrutan tenaga kerja bergaji tinggi.
Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor
Guna mengoptimalkan penanganan kasus yang kompleks, Pemkab Pangandaran tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Penanganan Perempuan dan Anak tingkat kabupaten. Tim ini akan mengintegrasikan peran instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian,Kejaksaan, hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
