DAILYPANGANDARAN – Puluhan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran menggelar audiensi ke Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka secara tegas menuntut agar DPRD memperjuangkan hak mereka untuk diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para guru madrasah swasta ini membawa sebelas poin tuntutan, yang intinya menyoroti adanya *gap* atau kesenjangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian dibandingkan guru di sekolah negeri.
Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK.
“Pertama, kita meminta para guru di sekolah madrasah swasta untuk disetarakan dan diangkat menjadi PPPK. Saat ini, banyak guru di sekolah swasta yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun, tapi mereka tidak terakomodir untuk menjadi PPPK,” ujar Dede usai audiensi.
Dede membandingkan nasib mereka dengan guru honorer di sekolah negeri yang bisa diangkat PPPK meski baru mengabdi dua tahun, sementara guru swasta yang telah lama mengabdi justru belum terakomodir.
Ia juga mengungkapkan kondisi honor guru madrasah swasta yang memprihatinkan, yaitu berkisar antara Rp300 ribu per bulan untuk guru RA (Raudhatul Athfal) dan Rp400 ribu per bulan untuk guru MI (Madrasah Ibtidaiyah).
Selain itu, PGM juga memohon adanya **afirmasi khusus** bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun, dengan harapan mereka diprioritaskan masuk dalam seleksi PPPK dan ASN.
Komitmen DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan apresiasi dan komitmen penuh terhadap aspirasi yang disampaikan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran.
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada guru RA dan Madrasah yang menyampaikan tuntutan dan harapan. Tuntutan ini harus sampai ke DPR RI dan kementerian,” kata Asep.
Asep menegaskan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti dengan bersurat kepada DPR RI dan kementerian terkait.
“Kami nanti akan bersurat ke DPR RI, ke beberapa kementerian, menyampaikan apa yang jadi tuntutan dan harapan mereka. Kami sangat *support* sekali,” janjinya, sambil mengingatkan pentingnya peran para guru dalam mencetak generasi cerdas di Pangandaran.
