DAILYPANGANDARAN – Langkah Bupati Pangandaran yang menjadwalkan pertemuan mendadak dengan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Rabu siang (15/07/2026), menuai kritik tajam. Di tengah memanasnya evaluasi keberadaan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran, kepala daerah dinilai lebih memilih jalur diplomasi elite ketimbang mendengar langsung aspirasi masyarakat lokal.
Sesuai dengan agenda protokoler, pertemuan yang dibalut dengan tajuk “Silaturahmi” tersebut digelar tepat pukul 14.00 WIB di Pendopo Bupati Pangandaran. Namun, bagi sejumlah kalangan, momentum pertemuan formal ini dianggap janggal dan terkesan menutup telinga dari polemik yang sedang bergulir di akar rumput.
Kritik tajam salah satunya datang dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan. Menurut Iwan, langkah yang diambil oleh Bupati saat ini tidak tepat, baik secara metodologis maupun etika kebijakan publik.
“Langkah ini kurang tepat. Seharusnya Bupati membuka ruang komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat dan para tokoh daerah, bukan langsung melompat ke tingkat rektorat. Publik yang merasakan dampaknya langsung, merekalah yang harus didengar pertimbangannya,” ujar Iwan, Rabu (15/07/2026).
Dokumen Resmi dan Sengkarut Evaluasi PSDKU
Kritik yang dilayangkan Iwan memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh redaksi—yakni surat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran dengan nomor 003/Sek/DP/02/2026 tertanggal 14 Juli 2026—lembaga perwakilan pendidikan daerah tersebut sebenarnya sedang mengajukan permohonan audiensi darurat kepada Bupati Pangandaran.
Namun ironisnya, surat Dewan Pendidikan yang ditandatangani oleh sang ketua, Ahmad Irpan Alawi, baru menjadwalkan audiensi pada Kamis (16/07/2026) pukul 09.00 WIB di Pendopo.
Dalam surat tersebut, terdapat dua agenda krusial yang hendak dibawa oleh Dewan Pendidikan:
-
Review Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran dengan Pemda Pangandaran.
-
Review Implementasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran.
Langkah Bupati yang “mendahului” jadwal Dewan Pendidikan dengan menemui Rektor Unpad satu hari lebih awal memicu spekulasi di kalangan publik. Muncul kekhawatiran adanya upaya pengondisian sepihak dari struktur kekuasaan eksekutif agar evaluasi kerja sama ini berjalan sesuai kehendak elite birokrasi, tanpa melibatkan catatan kritis Dewan Pendidikan yang mewakili keresahan warga.
Kritik Transparansi Publik
Model kebijakan “temu elite” sebelum menjaring suara di tingkat bawah ini mengingatkan publik pada pola birokrasi lama yang terkesan transaksional di ruang tertutup. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang disokong oleh APBD dan sumber daya daerah demi kemajuan putra-putri Pangandaran, keputusan mengenai keberlanjutan atau revisi kontrak kerja sama Unpad semestinya berpijak pada asas transparansi dan partisipasi publik.
Kini, publik Pangandaran menunggu apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan komitmen perbaikan nyata bagi daerah, atau sekadar kompromi elite demi menyelamatkan muka masing-masing instansi dengan mengabaikan hak suara masyarakat bawah.
