DAILYPANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil langkah strategis dalam pengelolaan aset daerah dengan beralih dari pembelian ke sistem sewa kendaraan operasional dinas.
Dalam kebijakan terbaru, Pemkab memutuskan untuk tidak membeli delapan unit mobil dinas baru, melainkan memilih opsi sewa jangka panjang. Langkah ini dinilai efektif menekan beban belanja modal dalam APBD sekaligus memangkas biaya pemeliharaan yang sering membengkak setiap tahun.
Efisiensi Jangka Panjang
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pangandaran, Dede Heryanto, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa keputusan ini didasari kajian mendalam soal efisiensi keuangan daerah. Menurutnya, sistem sewa memberikan kepastian biaya operasional yang lebih terukur dibandingkan kepemilikan aset sendiri.
“Dengan sistem sewa, Pemkab Pangandaran tidak lagi dibebani biaya perawatan rutin, perbaikan kerusakan, hingga pengurusan pajak tahunan. Semuanya menjadi tanggung jawab pihak penyedia,” ujar Dede Heryanto kepada awak media.
Fokus pada Fungsi, Bukan Kepemilikan
Dede menambahkan, delapan unit mobil tersebut akan menunjang mobilitas pejabat eselon dan operasional dinas berintensitas tinggi. Ia menekankan bahwa dalam manajemen aset modern, fungsi kendaraan lebih krusial daripada status kepemilikan fisik yang nilainya menyusut terus-menerus.
“Nilai depresiasi kendaraan sangat tinggi setiap tahun. Dengan menyewa, kita selalu dapat kendaraan prima tanpa khawatir harga jual kembali anjlok atau biaya servis besar di masa depan,” tambahnya.
Belajar dari Swasta
Kebijakan Bagian Barjas ini mengadopsi pola operating lease korporasi modern. Di tengah fiskal daerah yang ketat, langkah ini menjadi preseden baik untuk tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Penghematan anggaran diharapkan dialokasikan ulang untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan atau penguatan pariwisata di Pangandaran.
