DAILYPANGANDARAN – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa seluruh kader partainya tidak terlibat dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di Satuan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (SPPG).
Penegasan ini berlaku khusus bagi pengurus DPC dan kader yang duduk di DPRD Kabupaten Pangandaran.
Menurut Jeje, sikap tegas ini telah diambil sejak awal, bahkan sebelum surat edaran DPP PDI Perjuangan diterbitkan.
“Kami sudah lebih dulu menentukan sikap. Sebelum ada surat dari DPP, saya sudah larang kader untuk terlibat di MBG,” ujar Jeje.
Keputusan itu diambil untuk menghindari polemik, seperti dugaan nilai menu tak sesuai anggaran Rp10 ribu per porsi, kualitas menu bermasalah, hingga kerancuan pelaksanaan di lapangan.
Meski rumor keuntungan program ini besar, Jeje menegaskan kader PDI Perjuangan memilih berperan sebagai pengawas, bukan pelaksana.
“Kalau melihat keuntungan, memang besar. Tapi sebagai kader partai yang dekat dengan masyarakat, kami pilih tidak terlibat. Lebih baik mengawasi agar MBG berjalan baik di Pangandaran,” katanya.
Jeje menekankan fungsi kontrol partai politik terhadap program pemerintah pusat. Jika semua elite politik ikut mengelola, tak ada yang independen untuk mengkritik masalah.
“Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan? Kami pastikan transparansi MBG, dari menu, kualitas, hingga nilai gizi sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Hesti Mulyati, mengikuti instruksi DPP untuk tidak terlibat. Ia memastikan tidak ada kader yang ambil keuntungan.
“Kita dan kader lain harus siap tidak ikut bermain di MBG karena ini perintah partai,” ujarnya.
