DAILYPANGANDARAN – Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dipastikan tidak memengaruhi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran. Meski kursi Kepala BGN kini ditempati figur baru, roda pelayanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pangandaran, Gugun, menegaskan bahwa transisi pimpinan di tingkat pusat tidak berdampak pada operasional SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di daerah.
Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan penyegaran organisasi dengan menunjuk Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Namun, Gugun menjamin perubahan struktural tersebut tidak akan mengubah jalannya program di lapangan.
“Jadi, siapa pun yang menjadi Kepala BGN, tidak berdampak terhadap pelaksanaan SPPG di daerah,” ujar Gugun saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu.
Saat ini, sebanyak 55 unit SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Pangandaran. Puluhan dapur pelayanan gizi tersebut terus aktif melayani kebutuhan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
Tak hanya itu, Gugun mengungkapkan bahwa tiga unit SPPG tambahan tengah dipersiapkan untuk segera beroperasi dalam waktu dekat. Ketiganya berlokasi di Kecamatan Padaherang, Kalipucang, dan Langkaplancar.
Dengan tambahan ini, total SPPG di Kabupaten Pangandaran akan menggenapi jumlah menjadi 58 unit. Di tengah percepatan program, Gugun memastikan pengawasan terhadap operasional SPPG tetap dilakukan secara ketat. Seluruh unit diwajibkan mematuhi aturan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengakui, saat ini masih ada beberapa persyaratan administrasi dan teknis yang sedang dalam proses penyempurnaan. Hal ini terjadi karena pada tahap awal, program diakselerasi demi memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat secara cepat.
“Semuanya sedang berproses. Dulu ada beberapa persyaratan yang belum lengkap karena program berjalan dalam tahap percepatan. Sekarang, sembari operasional berjalan, seluruh persyaratan terus kami lengkapi sesuai aturan,” jelasnya.
Beberapa dokumen penting yang masih dalam tahap penyelesaian di antaranya adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meski demikian, Gugun memastikan kondisi ini sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh mitra penyelenggara SPPG.
“Untuk SLF masih berproses dan sudah dikomunikasikan dengan pihak mitra. Begitu juga dengan dokumen persyaratan operasional lainnya,” imbuh Gugun.
Kendati proses kelengkapan dokumen masih berjalan, Gugun menegaskan pelayanan MBG kepada masyarakat tetap berjalan normal. Administrasi yang sedang berjalan sama sekali tidak menghambat distribusi layanan gizi kepada para penerima manfaat.
Dengan hadirnya tiga unit baru dalam waktu dekat, Pangandaran kian memperkuat jaringan pelayanan gizi daerah. Pergantian pimpinan di tingkat pusat boleh saja terjadi, namun dapur-dapur MBG di Pangandaran dipastikan tetap mengepul demi melayani masyarakat.
