DAILYPANGANDARAN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk segera mengambil langkah konkret.
Desakan ini mencuat menyusul kandasnya kapal pengangkut batu bara di wilayah perairan Pangandaran yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penanganan signifikan. Insiden tersebut dinilai kian mengkhawatirkan karena telah berlarut-larut selama hampir satu bulan tanpa ada kejelasan pemulihan (recovery) ekosistem laut.
Keluhkan Lambannya Evaluasi Dampak
Jeje menyampaikan, pihaknya telah menghadiri pertemuan dan diskusi pemaparan teknis di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran. Namun, ia menyayangkan lambannya respons dan aksi nyata dari pihak-pihak terkait dalam memitigasi pencemaran air laut.
“Awalnya kami mendapat informasi bahwa penanganan akan dilakukan cepat. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan pemulihan yang signifikan. Padahal, insiden ini sudah berjalan satu bulan,” ujar Jeje saat ditemui usai pertemuan di depan kantor Kemenhub Pangandaran.
Menurut Jeje, material batu bara yang berada di dalam kapal kandas tersebut berlokasi di kawasan konservasi terumbu karang. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan yang transparan, risiko kerusakan ekosistem akan semakin besar.
Ancaman Kerusakan Kimia dan Fisika
HNSI Pangandaran memperingatkan bahwa semakin lama kapal tersebut dibiarkan kandas, proses kerusakan lingkungan secara kimia dan fisika akibat paparan batu bara akan semakin parah.
Kondisi ini menjadi ancaman langsung bagi biota laut dan sektor perikanan yang menjadi tumpuan hidup para nelayan lokal.
“Semakin lama proses evakuasi dan penanganan ini ditunda, proses kimiawi dan fisika dari muatan batu bara itu akan merusak lingkungan kelautan kita. Ini sangat membahayakan mata pencaharian nelayan,” tegas Jeje.
Oleh karena itu, Jeje meminta agar Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemda Pangandaran tidak sekadar melakukan pendataan. Pihak-pihak terkait dituntut segera menyusun rencana aksi penanggulangan yang konkret dengan melibatkan perwakilan nelayan.
Tuntut Transparansi dan Keterlibatan Multi-Pihak
Lebih lanjut, Jeje berharap adanya komunikasi yang intensif dan terbuka (trust) dari pihak syahbandar maupun pemerintah daerah kepada masyarakat. Penanganan yang bersifat tertutup dikhawatirkan dapat memicu keresahan di kalangan nelayan.
“Kami meminta penanganan ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah, harus dilibatkan secara aktif, dan HNSI serta nelayan harus diajak bicara agar ada langkah konkret yang cepat,” pungkasnya.
Hingga kini, pihak HNSI masih menunggu realisasi dari komitmen pembersihan dan pemulihan lingkungan laut Pangandaran agar aktivitas tangkap ikan para nelayan dapat kembali normal.
Bupati Pangandaran Pilih Bungkam
Sementara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami memilih bungkam dan menghindar saat dimintai konfirmasi oleh awak media terkait penanganan dampak lingkungan tersebut.
Sikap enggan berbagi informasi itu ditunjukkan Citra usai menghadiri pertemuan dan diskusi pemaparan teknis bersama Kemenhub dan HNSI di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran.
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana usai rapat sempat diwarnai kepanikan kecil saat sejumlah jurnalis mencoba mencegat orang nomor satu di Kabupaten Pangandaran tersebut. Bukannya memberikan keterangan resmi atau memaparkan komitmen pemda, Citra justru terpantau langsung bergegas menuju kendaraan operasionalnya.
Saat wartawan menyiapkan pertanyaan mengenai langkah taktis pemda dalam memitigasi potensi pencemaran batu bara di kawasan konservasi terumbu karang, Citra enggan berhenti. Ia hanya melemparkan alasan singkat bahwa dirinya harus segera meninggalkan tempat demi menghadiri agenda penting lainnya yang sudah terjadwal.
Sikap dingin dari pihak pemda ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk komunitas nelayan lokal yang tengah dihantui kecemasan. Pasalnya, kehadiran bupati dalam rapat teknis tersebut semula diharapkan mampu membawa angin segar dan ketegasan sikap pemda terhadap pihak pengelola kapal maupun kementerian terkait.
