DAILYPANGANDARAN — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran menyoroti rumitnya alur komunikasi serta dampak ekologi akibat tumpahan dan evakuasi muatan batu bara di perairan Pangandaran. Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di Pendopo Bupati, Parigi, Pangandaran pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata mengungkapkan, sejak pertemuan awal di Syahbandar sekitar satu bulan lalu, pihak nelayan dan daerah kesulitan mendapatkan kejelasan informasi perkembangan penanganan batu bara tersebut.
”Saya minta ke Bupati ada pejabat senior untuk menjadi Liaison Officer (LO) atau Ketua Satgas, sehingga alur komunikasinya jelas. Kami baru tahu hari ini mereka sudah menyiapkan skema penarikan batu bara. Coba kalau disiapkan dan disampaikan dari awal, kan lebih enak,” kata Jeje, Kamis.
Minta Transparansi Data Pencemaran dan Kompensasi Tepat Sasaran
Selain urusan komunikasi, Jeje menekankan perlunya perhatian khusus pada kondisi ekosistem laut yang terdampak. Pihaknya masih menunggu data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai potensi bahaya senyawa kimia seperti arsenik dan merkuri, baik di dasar perairan maupun permukaan laut.
Ia mendesak agar ada langkah konkrit perbaikan lingkungan dan pemberian ganti rugi yang objektif kepada nelayan terdampak.
”Harus ada kompensasi lingkungan terhadap daerah atau terumbu karang yang rusak, apakah nanti dibuatkan karang buatan atau penanaman mangrove. Soal ganti rugi warga juga harus objektif, sesuai kondisi riil dan tidak dibuat-buat. Sebagai Ketua HNSI, saya punya kewajiban moral menjaga ekosistem perairan ini,” ujar Jeje menambahkan.
Bupati Pangandaran: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala, Ganti Rugi Diproses
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membenarkan bahwa sempat terjadi kendala komunikasi antara pihak perusahaan pelaksana evakuasi dengan pemerintah daerah sehingga sempat memicu isu liar di masyarakat.
”Sebetulnya prosesnya sudah benar. Hanya koordinasi dan informasi ke pemerintah daerah yang kurang, sehingga sempat menjadi ‘bola liar’. Ke depan koordinasi harus lebih baik,” kata Citra.
Citra mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi bersama pihak asuransi, perusahaan terkait, dan HNSI menyepakati agar material batu bara tersebut bisa segera diangkat dari perairan. Namun, mengenai target waktu penyelesaian evakuasi, pihak Pemkab belum dapat memastikan akibat kondisi cuaca dan gelombang ekstrem perairan selatan.
”Belum bisa dipastikan ketiadaan target waktu karena faktor cuaca kita yang unik, berbeda dengan perairan selatan lainnya. Jangan sampai kita mau menyelamatkan muatan, malah ada korban lagi,” jelas Citra.
Mengenai ganti rugi, Citra membeberkan bahwa penggantian dampak langsung seperti jaring nelayan yang rusak sudah diselesaikan. Adapun nilai ganti rugi dampak lingkungan skala luas masih menunggu hasil kalkulasi resmi dari kementerian terkait.
