DAILYPANGANDARAN – Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) BPC HIPMI Pangandaran menjadi momentum konsolidasi pengurus untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, sekaligus merumuskan berbagai gagasan dan agenda kerja strategis kepengurusan ke depan.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum BPC HIPMI Pangandaran, Cinky Priyanto, menegaskan bahwa HIPMI tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha. Lebih dari itu, HIPMI harus menjadi ruang akselerasi bagi pengusaha lokal untuk bertumbuh dan mengambil peran yang lebih signifikan dalam perekonomian daerah.
Salah satu gagasan utama yang dipaparkan Cinky dalam forum RBPL tersebut adalah konsep kepemilikan ekonomi (economic ownership).
Menurutnya, Pangandaran memiliki aktivitas perekonomian yang sangat dinamis. Akselerasi sektor pariwisata, masuknya arus investasi, masifnya pembangunan infrastruktur, hingga alokasi belanja pemerintah daerah telah menciptakan beragam peluang usaha yang menjanjikan.
Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai peluang dan pekerjaan bernilai strategis justru masih didominasi oleh korporasi dari luar daerah.
“Pangandaran punya economic activity, tapi belum punya economic ownership,” kata Cinky dalam RBPL, Rabu (16/9/2026).
Cinky menerangkan, persoalan mendasarnya bukan membatasi akses pengusaha luar untuk berinvestasi di Pangandaran. Keterlibatan investor eksternal dinilai tetap dibutuhkan guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun, tantangan terbesarnya berpulang pada kesiapan kapasitas pelaku usaha lokal dalam menangkap potensi di daerahnya sendiri.
Oleh sebab itu, Cinky menekankan bahwa pengusaha lokal Pangandaran wajib memiliki tiga fondasi utama, yakni Bisa, Mampu, dan Siap.
Mengenai pilar pertama, ‘Bisa’, pengusaha Pangandaran dituntut memiliki keberanian dalam memetakan peluang bisnis di luar sektor konvensional, tidak semata berfokus pada usaha kuliner, perdagangan ritel, atau layanan yang bersentuhan langsung dengan wisata.
Ruang usaha di Pangandaran dinilai terbuka luas pada berbagai sektor produktif, mulai dari teknologi, konstruksi, kesehatan, hospitality, logistik, pertanian, perikanan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan rantai pasok instansi pemerintah dan swasta.
“Kita harus mulai melihat peluang, bukan cuma melihat bisnis yang sudah ada,” kata Cinky.
Terkait pilar kedua, ‘Mampu’, pengusaha lokal dituntut memiliki kapasitas eksekusi yang mumpuni. Kesiapan ini mencakup penguatan permodalan, pemenuhan legalitas usaha, standardisasi sertifikasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola manajemen, adopsi teknologi, hingga kapasitas korporasi dalam menangani proyek-proyek berskala besar.
Menurutnya, peningkatan kapabilitas dan daya saing pengusaha daerah merupakan salah satu agenda fundamental yang menjadi tanggung jawab HIPMI.
“Kita nggak bisa terus menyalahkan perusahaan luar karena mengambil project di Pangandaran. Kalau mereka lebih siap, ya mereka yang akan mengambil. Tugas kita adalah membuat pengusaha Pangandaran lebih siap,” ujarnya.
Sementara itu, pada pilar ketiga, ‘Siap’, pengusaha lokal diharapkan memiliki mentalitas untuk ‘naik kelas’. Hal tersebut meliputi kesiapan membangun kemitraan strategis, bernegosiasi dengan investor, terintegrasi ke dalam rantai pasok (supply chain) perusahaan skala besar, serta berani mengambil pekerjaan dengan skala kompleksitas yang lebih tinggi.
Melalui landasan tersebut, HIPMI Pangandaran menegaskan komitmennya untuk mentransformasikan organisasi menjadi simpul pertumbuhan, jejaring relasi, dan keterbukaan akses usaha bagi para anggotanya.
Arah kepengurusan BPC HIPMI Pangandaran selanjutnya ditopang oleh empat pilar gerak, yakni Leadership Activation, Business Activation, Networking Activation, dan Community Activation.
Keempat pilar operasional tersebut dirancang untuk membina pengusaha yang tidak hanya mandiri dalam mengelola unit usahanya, tetapi juga berdaya saing tinggi dalam menguasai rantai ekonomi daerah.
Ia menambahkan, indikator keberhasilan kepengurusan HIPMI tidak semata dinilai dari banyaknya seremonial kegiatan atau lonjakan kuantitas anggota.
Tolok ukur yang lebih substantif adalah terciptanya lompatan kelas pada korporasi lokal, terbukanya akses pasar serta instrumen investasi, kemampuan menggarap proyek-proyek bernilai tinggi, penyerapan tenaga kerja secara luas, dan terbangunnya sinergi antarpengusaha daerah.
“Saya ingin tiga tahun ke depan kita bukan cuma punya lebih banyak pengusaha. Saya ingin kita punya lebih banyak pengusaha Pangandaran yang mampu memiliki bagian dari ekonomi Pangandaran,” tegasnya.
Bagi Cinky, pengusaha lokal tidak harus memonopoli seluruh perputaran modal di Pangandaran, melainkan wajib menjadi simpul strategis dalam rantai nilai perekonomian daerah melalui kapabilitas melihat, mengerjakan, dan mengeksekusi peluang.
Semangat kepemilikan ekonomi inilah yang menjadi pesan kunci dalam RBPL BPC HIPMI Pangandaran. Pengusaha daerah dipacu untuk mempersiapkan kapasitas diri agar tidak sekadar berperan sebagai penonton di tengah perputaran pasar, melainkan hadir sebagai motor penggerak sekaligus pemilik masa depan ekonomi Pangandaran.
