DAILYPANGANDARAN — Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyampaikan Pandangan Umum terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna yang digelar di gedung dewan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, hingga jajaran Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Pangandaran.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menegaskan bahwa pihaknya memberikan sejumlah catatan kritis sekaligus rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun arah kebijakan anggaran tahun depan.
”Kami menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara rasional, akuntabel, dan berbasis digitalisasi,” ujar Dede pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya kecermatan pemerintah daerah dalam memproyeksikan dana alokasi transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi timbulnya potensi defisit anggaran di tengah jalan. Selain itu, kontribusi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) turut meminta dievaluasi secara menyeluruh.
Di sisi belanja, Gerindra mendorong pengendalian belanja pegawai serta evaluasi porsi operasional birokrasi agar tidak mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan publik.
”Alokasi belanja modal harus berdampak langsung pada pemulihan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas publik,” kata Dede.
Ia mengingatkan pemenuhan alokasi wajib (mandatory spending), seperti anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen, pemenuhan sektor kesehatan, layanan dasar, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sesuai ketentuan regulasi.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Dede menambahkan, struktur APBD 2027 sepatutnya menjawab aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD serta merespons dinamika lokal yang tengah berkembang.
Beberapa sektor prioritas yang disoroti antara lain penguatan ekonomi lokal pada sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, hingga penanganan masalah sampah. Untuk infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas permukiman disarankan agar terealisasi secara merata di seluruh wilayah Pangandaran.
Terkait isu sosial dan pengentasan kemiskinan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial agar program perlindungan sosial tepat sasaran.
Meski memberikan banyak catatan evaluatif, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk melangkah ke tahap pembahasan anggaran berikutnya.
”Atas Pandangan Umum terhadap dokumen KUA-PPAS 2027 ini, Fraksi Gerindra siap melanjutkan pembahasan pada tingkat Badan Anggaran dan Komisi-Komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” pungkas Dede.
