DAILYPANGANDARAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., menegaskan pentingnya penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat paripurna penetapan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Menurut Asep, fokus utama pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2027 adalah melakukan akselerasi perekonomian yang berbasis pada sektor kepariwisataan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia merumuskan beberapa langkah strategis yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.
“KUA-PPAS merupakan panduan arah kebijakan anggaran. Pada 2027, RPJMD kita mengusung akselerasi perekonomian berbasis pariwisata. Ada sejumlah penguatan kunci yang harus kita dorong bersama,” ujar Asep.
Penguatan Aksesibilitas dan Atraksi Event
Langkah pertama yang disoroti adalah penguatan aksesibilitas menuju destinasi serta pengaktifan kembali event attraction skala nasional hingga internasional. Asep mendorong pemda untuk menyusun kalender event resmi yang konsisten.
Beberapa agenda yang dinilai berpotensi besar antara lain pengembalian International Kite Festival, atraksi budaya Hajat Laut dan Syukuran Nelayan, hingga optimalisasi arena pacuan kuda pinggir pantai di Pangandaran yang menjadi satu-satunya di Indonesia.
Selain itu, potensi olahraga air seperti surfing, bodyboard, dan stand-up paddle di Batukaras serta Green Canyon juga diharapkan terus dikemas secara profesional, disamping dukungan pada ajang kedirgantaraan rutin seperti air show.
Pengembangan Desa Wisata dan Digitalisasi
Langkah strategis kedua adalah menjadikan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Menurutnya, potensi alam dan budaya di desa-desa Pangandaran sangat besar, namun membutuhkan pembinaan dan pendampingan kapasitas dari pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Ketiga, Asep menekankan pentingnya digitalisasi dan penguatan kelembagaan, seperti optimalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Penggunaan pola digital diyakini dapat menertibkan pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memperluas jangkauan digital marketing bagi destinasi wisata maupun produk UMKM lokal.
Pendekatan Pentahelix untuk Tekan Kemiskinan
Guna menciptakan pariwisata Pangandaran yang impresif dan inklusif, Asep mengajak seluruh pihak menerapkan skema kolaborasi pentahelix.
Pendekatan ini melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha/tour travel, media, hingga komunitas lokal.
“Target akhir dari strategi ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melonjaknya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, serta tumbuhnya ekonomi kerakyatan di sekitar destinasi. Dengan terciptanya lapangan kerja baru, kita berharap angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dapat terus ditekan,” pungkasnya.
