DAILYPANGNDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami defisit anggaran sebesar Rp 351 Miliar. Akibatnya pemda harus kembali behutang ke Bank.
Wakil Ketua DPRD Pangandaran dari Fraksi Golkar Taufik Martin membenarkan hal tersebut.
Taufik mengatakan defisit anggaran pemkab Pangandaran sebesar Rp 351 Miliar, akibatnya pemda akan melanjutkan peminjaman lagi uang ke pihak ke 3.
“Defisit anggaran pemda sebesar Rp 35 Miliar membuat pemda melakukan lagi rencana peminjaman uang lagi ke bank. Peminjaman dengan jangka panjang selama 10 tahun,” kata Taufik, usai melaksanakan Rapat Paripurna KUA PPAS, Kamis (7/9/2023).
Taufik menuturkan, agar pinjaman diberikan pihak bank, akan segera melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
“Kita lagi koordinasi ke pusat, karena harus ada persetujuan dari Menteri keuangan, Bapenas dan Kemendagri. Tapi pemerintah sudah melakukan koordinasi dan itu bisa disetujui,” ucap Taufik yang juga ketua DPD Golkar Pangandaran.
Ihwal penyebab defisit anggaran, kata Taufik, penyebab utamanya yang jadi alasan masih karena adanya COVID-19.
Sementara itu, dalam rapat paripurna Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2023 tidak hadir Bupati Pangandaran dan Ketua DPRD Pangandaran.
“Ya hari ini banyak yang tidak hadir, salah satunya ketua DPRD menengok bupati Pangandaran yang sedang sakit di Bandung,” ucapnya.
Kemudian, kata Taufik, dari anggota Fraksi PDIP ada sebagian, Fraksi Golkar hanya 1 orang yang hadir.
“Mungkin ada kesibukan karena tahun politik, tapi yang penting memenuhi forum, yang hadir hari ini cuman 24 dari 40 anggota DPRD,” katanya.
Ia mengatakan perwakilan pemda yang mewakili Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata oleh Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan.
Saat mencoba menghubungi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangandaran Hendar, namun tidak memberikan jawaban.
