Pangandaran – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp 350 Miliar. Untuk menangani hal tersebut Bupati merencanakan untuk melakukan pinjaman.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan defisit anggaran itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19 menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkurangnya dana transfer daerah dan sebagainya.
“Maka, untuk menghadapi defisit anggaran, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemda,” kata Jeje kepada wartawan setelah Sosialisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024, Rabu (6/12/2023).
Menurutnya, ada dua pilihan yang bisa diambil, diantaranya, langkah apa adanya atau pola kedua melakukan pinjaman melalui portofolio. Ia menjelaskan, pola apa adanya itu dengan cara pengetatan anggaran, sementara pola kedua melalui pinjaman portofolio.
“Kalau pakai portofolio, memberikan hutang dengan risiko tinggi menjadi hutang jangka panjang dengan dibayar nyicil,” ucap Jeje.
Namun, untuk melakukan peminjaman itu pemda harus memiliki persetujuan dari DPRD dan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Sementar itu, saat ini Pemkab sudah proses melakukan langkah peminjaman melalui portofolio.
Kendati demikian, kata Jeje, memakai pola kedua itu karena ingin mempertahankan asa pertumbuhan, pemerataan, tercapainya RPJMD 2024 karena masa jabatan yang seharusnya selesai 2026 menjadi 2023 dan sebagainya.
“Portofolio ini sebetulnya adalah memindahkan hutang dari risiko tinggi menjadi risiko rendah dengan cara meminjam dengan cara jangka panjang,” katanya.
Jeje mengatakan sama halnya ketika ingin bayar rumah Rp 200 juta, tapi uangnya cuman ada Rp 10 juta. “Karena uangnya kurang, hanya bayar Rp 5 juta per bulan, seperti itu analoginya,” kata Jeje.
Solusi Jeje Menghadapi Defisit Anggaran Rp 350 Miliar
Menurut Jeje, jika menyelesaikan defisit melalui portofolio atau melakukan pinjaman itu, seluruh kegiatan yang menjadi program unggulan dapat berjalan kembali.
“Ada 8 program yang dapat kembali berjalan diantaranya, Pangandaran Hebat (Pahe) akses pendidikan mudah dan bermutu, ajengan masuk sekolah, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan kepala desa, perangkat desa, RT/RW, Linmas, pembiayaan tenaga penunjang kegiatan pemda/honorer, rekrutmen PPPK, rekrutmen ASN jasa pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, kata Jeje, apabila pinjaman itu tidak diberikan maka akan terjadi pengetatan anggaran yang luar biasa. “Apalagi kita menghadapi tahun politik, akan Pemilu dan Pilkada,” kata Jeje.
Dia mengatakan defisit anggaran hal yang tidak bisa dihindari dan ini terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. “Defisit itu hal yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19. Seluruh daerah defisit mengalami hal yang sama, bukan hanya Pangandaran,” katanya.
Jeje menambahkan, Pangandaran Indeks Kinerja Daerah (IKD) mulai membaik karena dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “IKD ini memang jadi patokan keberhasilan daerah,” ucapnya.
Kata dia, saat ini dan tahun 2024 waktunya melakukan penyehatan anggaran. Sehingga Jeje mengharapkan Bupati Pangandaran selanjutnya telah mendapatkan fiskal yang baik. “Apalagi nanti PAD meningkat 5 persen saja sudah enak,” katanya.
