DAILYPANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran diganjar penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wapres RI Ma’ruf Amin kepada Sekretaris Daerah Pangandaran Kusdiana, di Krakatau Grand Ballroom, TMII Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024) kemarin.
Kategori UHC Award Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan kategori UHC Level Madya. Sekda Pangandaran Kusdiana mengatakan ukuran mendapatkan penghargaan UHC Madya ini adalah jumlah penduduk yang sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Alhamdulillah sebanyak 441.964 penduduk Kabupaten Pangandaran saat ini telah terdaftar JKN. Artinya sudah 99,95% dari penduduk disini,” kata Kusdiana melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/8/2024).
Menurutnya, UHC merupakan indikator komitmen pemda dalam mendukung program JKN untuk masyarakat Indonesia. “UHC ini memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan secara adil,” jelasnya.
Raihan prestasi ini sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
“Tentu hal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Pangandaran dalam memberikan perlindungan, jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Pandega Pangandaran Titi Sutiamah, mengaku senang mendengar informasi tersebut. “Alhamdulillah dan selamat atas penghargaan level Madya UHC Award 2024,” kata Titi.
Ia mengatakan pihak RSUD Pandega Pangandaran akan terus berupaya dalam meningkatkan akses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
“Saya berharap semoga UHC di Kabupaten Pangandaran dapat terus dipertahankan sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil,” katanya.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan keberhasilan pemda dalam mencapai UHC tertinggi ini merupakan keberhasilan bersama. “Bukan keberhasilan bupati, tapi kewajiban pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar RSUD dan Puskesmas serta para nakes juga jangan merasa puas. “Karena tak kalah penting memberikan pelayanan yang baik,” katanya singkat.
