DAILYPANGANDARAN – Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih 2024-2029 bakalan mendapatkan mobil dinas baru. Harga dua mobil untuk kepala daerah itu senilai Rp 1,2 Miliar.
Pengadaan itu langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Mobil dinas baru itu rencananya akan digunakan oleh Bupati terpilih Citra Pitriyami dan Wakil Bupati terpilih Ino Darsono.
Belanja Mobil baru ini telah masuk dalam rencana belanja APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2025.
Kepala Bagian Umum sekaligus Plt Asda III Kabupaten Pangandaran Aep Haris mengatakan, salah satu pertimbangan pengadaan Mobdin tersebut, karena kendaraan yang sekarang digunakan sudah digunakan selama 10 tahun, atau dua periode kepemimpinan Jeje Wiradinata.
“Jadi kan belum diganti selama 10 tahun, hal tersebut menjad salah satu bahan pertimbangan,” kata Aep, Rabu (8/1/2025).
Menurutnya, besaran anggaran untuk pengadaan Mobdin baru itu sekitar Rp 1,2 Miliar, untuk dua buah kendaraan. Estimasinya, harga satu mobil sekitar Rp 700 juta.
“Walaupun sudah ketuk di APBD 2025, belum tentu akan dilakukan pembelanjaan, nanti melihat dulu kondisi keuangan daerah,” tuturnya.
Namun, kata dia, rencana proses lelang pengadaan Mobdin tersebut akan secara lelang mulai Januari ini. Dia mengatakan pasti ada penyesuaian sesuai harga pasaran yang diperkirakan akan naik, mengingat ada kenaikan PPN 12 persen.
Sementara itu, Sekretaris BKAD Kabupaten Pangandaran Idi Kurniadi membenarkan terkait rencana pengadaan mobdin baru tersebut.
“Kalau pengadaan dan teknisnya juga memang ada di Setda (Pangandaran),” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Heri Gustari mengatakan, bahwa kali ini tidak ada pengadaan Mobdin baru untuk Ketua dan Wakil DPRD Pangandaran.
“Memang sebelumnya ketua juga mengatakan belum.butuh mobdin baru, ya masi memakai yang sekarang,” jelasnya.
Ia mengatakan, saat ini Ketua DPRD Pangandaran memakai Fortuner, sementara Wakil Ketua memakai Kijang Innova.
Pengadaan mobdin ini sempat memunculkan reaksi, bahwasanya kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi keuangan daerah dan juga Bankeusus yang tidak kunjung dibayarkan lagi.
