DAILYPANGANDARAN – Sistem pengawasan retribusi objek wisata Pangandaran dinilai belum maksimal. Hal tersebut mendapatkan respon dari berbagai pihak.
Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pangandaran Rizky Fazri Gunawan menganggap pengawasan retribusi wisata belum maksimal. Ia menganggap harus ada transparansi jumlah retribusi wisata uang masuk Pangandaran.
Menurutnya, pengawasan terhadap retribusi wisata perlu dibenahi agar lebih efektif. Di mana, sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pengelolaan dan pengawasan retribusi masih menjadi kendala utama.
“Retribusi wisata yang seharusnya menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sering kali tidak dikelola secara optimal akibat lemahnya sistem pengawasan. Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebenarnya sudah ada sistem pengawasan,” kata Rizky melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/1/2025).
Kendati demikian, kata dia, sistem pengawasan yang ada saat ini belum maksimal, karena hanya aktif pada hari-hari tertentu, terutama saat akhir pekan atau libur panjang. Pihaknya meminta Pemkab agar ada sinkronisasi antara jumlah kunjungan dengan pendapatan retribusi.
Ia menambahkan, pengawasan harus berada di bawah kendali Bapenda atau Badan Promosi Daerah agar lebih terorganisir. Selain itu, ia mengusulkan pembentukan tim sinkronisasi untuk memastikan data yang ada lebih terintegrasi dan akurat.
“Publik harus tahu berapa sebenarnya pemasukan dari sektor wisata dan bagaimana anggaran itu dikelola. Kalau wisata sedang ramai, masyarakat perlu memahami berapa persen kontribusinya ke PAD dan untuk apa dana itu digunakan,” tuturnya.
Transparansi seperti ini, menurut Rizky, sangat penting agar masyarakat bisa menilai perkembangan pariwisata secara objektif.
Rizky menyebutkan, dengan pengawasan yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi, diharapkan sektor pariwisata di Pangandaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD.
Selain itu, pengelolaan retribusi yang lebih baik akan mendorong pembangunan infrastruktur, promosi wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Langkah pembenahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat dan pelaku industri wisata agar sektor pariwisata Pangandaran semakin maju,” sebutnya.
