Oleh: Aldi Nur Fadilah
Pangandaran hari ini adalah potret dari sebuah daerah yang sedang berlari kencang demi mengejar ketertinggalan. Di tengah transisi kepemimpinan dari Jeje Wiradinata kepada Citra Pitriyami, riuh rendah perdebatan mengenai kondisi fiskal daerah tak lagi bisa disembunyikan di balik karpet merah birokrasi. Kas daerah yang mengetat dan melambatnya proyeksi pembangunan memicu kecemasan publik. Namun, di tengah hiruk-pikuk saling tuding, kita perlu menepi sejenak untuk melihat gambaran besarnya dengan jernih dan kepala dingin.
Jika menengok ke belakang, kurun waktu 2016 hingga 2025 adalah fase perombakan total wajah Pangandaran. Di bawah kendali Bupati Jeje Wiradinata, kebutuhan dasar masyarakat yang semula menjadi barang mewah, diubah menjadi hak yang nyata. Kebijakan kesehatan gratis, pendidikan gratis 12 tahun, hingga penataan kawasan pariwisata bukan sekadar pemanis jargon kampanye, melainkan dieksekusi secara masif.
Konektivitas antar-kecamatan kini terajut oleh bentangan jalan yang mulus. Gedung-gedung sekolah dan puskesmas dibangun dengan standar kelayakan yang jauh lebih baik. Kehadiran RSUD Pandega menjadi benteng pertahanan medis warga, sehingga mereka tak perlu lagi membuang ongkos untuk berobat ke luar daerah. Di sektor hilir, intervensi juga menyentuh urat nadi perekonomian berupa bantuan perahu bagi nelayan hingga sokongan operasional untuk pondok pesantren. Ini adalah karsa politik yang jelas: memanusiakan warga melalui pembangunan fisik.
Paradoks Pembangunan: Insentif Warga, Korban Birokrat
Namun, akselerasi yang melesat cepat ini menyisakan paradoks fiskal yang berdarah-darah. Di satu sisi, masyarakat luas jelas menjadi pihak yang paling diuntungkan. Warga dari berbagai lapisan sosial menikmati fasilitas publik yang prima secara langsung tanpa dibayangi beban biaya yang mencekik.
Di sisi lain, kebijakan agresif ini menyisakan ruang fiskal yang luar biasa ketat. Beban defisit anggaran yang menganga menuntut adanya tumbal yang harus berkorban. Dalam konteks Pangandaran hari ini, beban terberat dari dampak kerugian itu justru dipikul oleh jajaran birokrat di lingkungan pemerintah kabupaten sendiri.
Agar kapal pemerintahan di bawah nakhoda Citra Pitriyami tidak karam dihantam badai utang, kebijakan pengetatan ikat pinggang terpaksa diambil tanpa kompromi. Imbasnya langsung memukul dapur para abdi negara. Tunjangan kinerja (tukin) pegawai dipangkas, sementara ruang gerak program di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipersempit hingga batas minimal.
Ini adalah realitas pahit birokrasi lokal: para aparatur sipil negara dipaksa menekan kesejahteraan pribadi demi memastikan hak-hak publik warga dan roda pelayanan dasar tetap berputar.
Meluruskan Analogi Utang
Di tengah sorotan tajam terhadap defisit ini, muncul analogi sederhana yang menarik untuk dicermati. Kondisi keuangan Pangandaran diibaratkan seperti seorang bapak yang nekat mengambil kredit kendaraan demi masa depan dan mobilitas anak-anaknya. Sang bapak mungkin mewariskan tumpukan cicilan bulanan, namun di waktu yang sama, ia juga mewariskan aset produktif yang mempermudah anak-anaknya pergi ke sekolah atau tempat kerja.
Dalam logika kekeluargaan tersebut, menjadi tidak adil jika kita menempatkan diri sebagai anak yang mendengus dan menghujat sang bapak, sembari di saat bersamaan tetap menikmati fasilitas kendaraan tersebut. Mengutuk defisit tetapi tetap melenggang di atas jalanan yang mulus, berobat gratis di fasilitas kesehatan yang representatif, dan menyekolahkan anak tanpa biaya, adalah bentuk inkonsistensi nalar. Ironinya kian menebal jika kita mengingat ada ribuan aparatur pemerintah yang rela tunjangannya dipotong demi mempertahankan semua kenyamanan publik tersebut.
Menagih Solidaritas Publik
Kritik terhadap tata kelola keuangan daerah tentu tetap sah dan wajib dirawat dalam ekosistem demokrasi. Namun, kritik yang berniat memperbaiki arah kebijakan akan jauh lebih bernilai ketimbang sinisme politik yang memecah belah. Beban defisit yang kini dipikul oleh pemerintahan berjalan bukanlah sebuah kutukan instan, melainkan “harga” atau konsekuensi dari kemudahan hidup yang sudah telanjur dinikmati bersama.
Kini, tantangannya kembali kepada masyarakat Pangandaran untuk merapatkan barisan. Pemerintahan Citra Pitriyami bersama jajaran birokratnya yang sedang memeras keringat melakukan efisiensi ekstrem, membutuhkan legitimasi dan dukungan moral dari warganya untuk menyehatkan kembali postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masyarakat bisa mengambil peran konkret secara gotong royong:
– Menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun agar usia pakainya panjang dan tidak membebani biaya perawatan daerah.
– Menggerakkan roda pariwisata lokal secara kreativ guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
– Menjaga kondusifitas iklim sosial agar investasi dan kunjungan wisata tetap bertumbuh.
Pangandaran telah dikonstruksi dengan peluh, keberanian, dan risiko politik yang besar. Merawat warisan kemajuan ini bukan dilakukan dengan cara merutuki pilihan masa lalu, melainkan dengan bahu-membahu meneruskan estafet pembangunan. Sebab, pada akhirnya, Pangandaran adalah rumah kita bersama yang harus dijaga bersama-sama.
