DAILYPANGANDARAN – Angin laut berembus pelan di bibir Pantai Pangandaran, menyapu tumpukan batu pemecah ombak yang membisu. Di atas tumpukan batu itu, sebuah kamera dengan lensa premium sibuk membidik gerakan sinematik.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, tampak anggun mengenakan kacamata hitam, bergerak luwes bersama sejumlah jajarannya mengikuti ritme tren media sosial yang sedang naik daun. Di waktu yang lain, layar gawai warga Pangandaran kembali dihiasi visual sang bupati yang tengah asyik menunggang kuda menyusuri garis pantai.
Bagi sebagian orang, visual itu mungkin tampak estetik. Namun bagi warga yang setiap hari harus berpapasan dengan lubang jalan atau memikirkan biaya sekolah anak yang kian menjepit, unggahan tersebut terasa seperti tamparan keras.
Lini masa akun resmi sang kepala daerah mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, hingga TikTok kini dituding telah beralih fungsi. Alih-alih menjadi ruang transparansi dan jembatan interaksi publik, ruang digital itu perlahan menjelma menjadi etalase narsisme pribadi yang nirfaedah.
Jika kita menelusuri kembali akun-akun resmi tersebut, ada sesuatu yang hilang: substansi. Informasi mengenai capaian ekonomi daerah, laporan perbaikan infrastruktur, atau ruang diskusi kebijakan yang mencerdaskan publik seolah menguap dari peredaran.
Warga justru disuguhi tontonan gaya hidup elitis dan pameran waktu luang yang diproduksi secara masif dan terstruktur.
Secara etika politik, menyandang gelar jabatan publik membawa konsekuensi moral yang besar.
Memamerkan aktivitas pelesiran di ruang publik dinilai memperlihatkan sikap tuna-empati di tengah berbagai persoalan riil yang masih membelit masyarakat Pangandaran.
Warga tidak butuh tontonan betapa lihainya pemimpin mereka mengejar algoritma; mereka butuh solusi konkret atas kesejahteraan mereka.
Kritik publik pun kini bergeser dari sekadar kepantasan moral menuju persoalan transaksional.
Secara kasatmata, kualitas video “pelesiran” sang bupati tidak dibuat secara serabutan. Pengambilan gambar yang stabil, sudut kamera yang dinamis, serta penyuntingan yang rapi secara gamblang mengindikasikan adanya campur tangan tim profesional di balik layar mulai dari fotografer, videografer, hingga pengelola media sosial.
Orkestrasi visual yang matang ini memicu pertanyaan krusial di benak masyarakat: dari mana sumber pembiayaan operasional tim kreatif tersebut?
Kekhawatiran terbesar tentu mengarah pada dugaan pemubaziran anggaran daerah. Jika pengerahan sumber daya manusia dan alat-alat canggih ini dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran tengah mempertontonkan kesalahan tata kelola yang fatal.
Menggunakan uang pajak rakyat untuk memoles eksistensi pribadi bupati adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang nyata. Alokasi dana daerah semestinya mengalir untuk menambal jalan rusak, menyubsidi sektor pendidikan, atau menekan angka kemiskinan, bukan menguap demi ongkos produksi konten estetik demi kebutuhan pribadi.
Melihat keresahan yang mulai menjalar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran kini didesak untuk tidak menutup mata. Wakil rakyat dituntut untuk segera melakukan audit investigatif dan menggunakan hak interpelasi mereka terkait pos anggaran komunikasi dan informatika di lingkungan pendopo kabupaten.
Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak ada sepeser pun uang rakyat yang disalahgunakan demi mendongkrak popularitas semu.
Pada akhirnya, ruang digital hanyalah alat, bukan tujuan. Jabatan bupati pada hakikatnya adalah sebuah mandat pelayanan dan pengorbanan kepada masyarakat, bukan tiket emas untuk beralih profesi menjadi seorang influencer amatir. Publik Pangandaran hari ini merindukan seorang pemimpin yang bekerja menuntaskan masalah dalam sunyi, bukan pemimpin yang sekadar sibuk bersolek mengejar likes, views, dan puja-puji di dunia maya.
