DAILYPANGANDARAN – Momentum libur sekolah tahun 2026 membawa angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Berdasarkan data resmi penarikan retribusi di pintu masuk objek wisata, total pendapatan dari sektor ini menembus angka Rp5,66 miliar hanya dalam kurun waktu 13 hari.
Tercatat sejak Kamis, 25 Juni hingga Selasa, 7 Juli 2026, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran berhasil membukukan total pendapatan riil sebesar Rp5.669.032.000 dari enam destinasi wisata unggulan.
Pantai Pangandaran masih menjadi magnet utama dan penyumbang kontribusi terbesar bagi PAD. Objek wisata primadona ini menyumbang angka fantastis sebesar Rp3.876.920.000 atau sekitar 68,3% dari total keseluruhan pendapatan retribusi daerah.
Mengekor di posisi kedua, Pantai Batukaras mencatatkan kontribusi sebesar Rp888.570.000, diikuti oleh Pantai Batu Hiu yang berhasil meraup pendapatan senilai Rp413.440.000. Sementara itu, tiga destinasi lainnya yakni Pantai Madasari menyumbang Rp209.310.000, Green Canyon sebesar Rp168.220.000, dan Pantai Karapyak menyerap retribusi senilai Rp112.572.000.
Jika menilik grafik pergerakan kunjungan, lonjakan wisatawan paling masif terjadi pada akhir pekan kedua masa libur sekolah, tepatnya pada Sabtu, 4 Juli 2026. Pada hari tersebut, jumlah pendapatan harian gabungan dari seluruh objek wisata mencapai puncaknya di angka Rp979.487.000 dalam satu hari saja. Di mana Pantai Pangandaran sendiri menyentuh rekor harian tertinggi sebesar Rp647.360.000.
Sehari setelahnya, yakni pada Minggu, 5 Juli 2026, tren kunjungan masih terpantau sangat tinggi dengan perolehan pendapatan harian mencapai Rp778.270.000. Angka akhir pekan ini melesat jauh dibanding perolehan akhir pekan sebelumnya pada Sabtu (27/6) yang mencatatkan Rp673.162.000 dan Minggu (28/6) sebesar Rp490.910.000.
Tingginya angka pendapatan di masa libur sekolah ini membuktikan bahwa Pangandaran tetap menjadi destinasi liburan favorit bagi keluarga dan pelajar dari berbagai daerah.
Kendati demikian, lonjakan angka ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan tata kelola pelayanan di lapangan, khususnya dalam mengatasi persoalan manajemen lalu lintas dan penataan kantong parkir agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga dengan prima
