DAILYPANGANDARAN – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, secara tegas menolak tuntutan penghentian sementara pekerjaan evakuasi tumpahan batu bara di pesisir Pangandaran. Penegasan ini disampaikan Jeje usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan komitmen penanganan kawasan pesisir.
Jeje menanggapi aksi demonstrasi warga yang meminta aktivitas evakuasi dihentikan sementara demi alasan sosialisasi. Menurutnya, meski menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, penghentian pekerjaan evakuasi di laut merupakan langkah yang keliru dan berisiko tinggi.
”Saya tidak setuju kalau evakuasi dihentikan. Semakin lama dihentikan, dampaknya akan semakin mengambang dan memperburuk keadaan. Kalau persoalannya hanya butuh sosialisasi, itu kan bisa dilakukan dua sampai tiga jam tanpa harus menghentikan pekerjaan fisik,” tegas Jeje saat memberikan keterangan di Pangandaran, Selasa, 4 Agustus 2026.
Ancaman Limbah B3 di Dasar Laut
Sikap keras HNSI yang menolak penghentian pekerjaan didasari atas pertimbangan dampak lingkungan. Berdasarkan hasil kajian teknis Dinas Lingkungan Hidup, material batu bara yang mengendap di dasar laut mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta logam berat tinggi.
Jeje menjelaskan, semakin lama material batu bara terendam di air laut, proses reaksi kimiawi serta hempasan gelombang dan arus akan menyebarkan racun B3 ke area yang lebih luas.
– Penanganan Kapal vs Batu Bara: Kapal tongkang memang mengganggu alur pelayaran dan pandangan secara fisik, namun tumpahan batu bara jauh lebih mematikan bagi ekosistem laut.
– Risiko Penundaan: Penghentian evakuasi berpotensi memperparah pencemaran laut yang pada akhirnya merugikan mata pencaharian nelayan lokal dalam jangka panjang.
”Tongkang kalau dilihat hanya mengganggu secara fisik. Tapi yang paling berbahaya adalah material batu baranya di dasar laut. Karena itu, evakuasi batu bara tidak boleh ditunda dan harus diutamakan,” ujar Jeje.
Minta Alur Komunikasi Dibuka Transparan
Untuk mengatasi gejolak di masyarakat tanpa menghentikan proyek evakuasi, Jeje mendesak pihak perusahaan pemilik armada, asuransi, dan pemerintah daerah untuk memperjelas alur komunikasi serta dialog kepada warga.
HNSI Pangandaran juga telah menyurat secara resmi kepada Bupati Pangandaran guna meminta evaluasi dan transparansi tindak lanjut penanganan. Jeje mengimbau semua pihak agar tidak menganggap remeh ancaman pencemaran batu bara dan tidak mengedepankan pemaksaan kehendak yang dapat merugikan kepentingan lingkungan pesisir Pangandaran.
