DAILYPANGANDARAN — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran menyoroti rumitnya alur komunikasi serta dampak ekologis akibat tumpahan dan evakuasi muatan batubara di perairan setempat. Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di Pendopo Bupati Pangandaran, Parigi, Kamis (6/8/2026).
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengungkapkan bahwa sejak pertemuan awal di kantor Syahbandar sekitar satu bulan lalu, para nelayan dan pemerintah daerah kesulitan mendapatkan kejelasan informasi mengenai perkembangan penanganan batubara tersebut.
“Saya minta ke Bupati agar ada pejabat senior yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) atau Ketua Satgas, sehingga alur komunikasinya jelas. Kami baru tahu hari ini kalau mereka sudah menyiapkan skema penarikan batubara. Padahal jika disiapkan dan disampaikan sejak awal, situasinya akan jauh lebih baik,” ujar Jeje.
Desak Transparansi Data Pencemaran dan Kompensasi Tepat Sasaran
Selain masalah komunikasi, Jeje menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap ekosistem laut yang terdampak. Pihaknya masih menunggu data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait potensi bahaya senyawa kimia berbahaya, seperti arsenik dan merkuri, baik di dasar maupun permukaan laut.
Ia pun mendesak adanya langkah konkret pemulihan lingkungan serta pemberian ganti rugi yang objektif bagi nelayan terdampak.
“Harus ada kompensasi lingkungan terhadap area perairan atau terumbu karang yang rusak, misalnya melalui pembuatan karang buatan atau penanaman mangrove. Soal ganti rugi warga juga harus objektif, sesuai kondisi riil dan tidak dibuat-buat. Sebagai Ketua HNSI, saya memiliki kewajiban moral untuk menjaga ekosistem perairan ini,” tegas Jeje.
Bupati Pangandaran: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala, Ganti Rugi Diproses
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, membenarkan adanya kendala komunikasi antara perusahaan pelaksana evakuasi dengan pemerintah daerah. Hal inilah yang sempat memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Sebetulnya prosesnya sudah benar. Hanya saja koordinasi dan penyampaian informasi ke pemerintah daerah masih kurang, sehingga sempat menjadi ‘bola liar’. Ke depan, koordinasi harus diperbaiki,” tutur Citra.
Citra mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi yang melibatkan pihak asuransi, perusahaan terkait, dan HNSI telah menyepakati agar material batubara segera diangkat dari laut. Meski begitu, Pemkab belum dapat memastikan target waktu penyelesaian evakuasi akibat kendala cuaca dan gelombang ekstrem di perairan selatan.
“Target waktu belum bisa dipastikan karena faktor cuaca kita yang terbilang unik dan berbeda dari perairan selatan lainnya. Jangan sampai demi menyelamatkan muatan, justru timbul korban baru,” jelas Citra.
Mengenai ganti rugi, Citra membeberkan bahwa penggantian dampak langsung—seperti perbaikan jaring nelayan yang rusak—telah diselesaikan. Sementara itu, nilai kompensasi untuk dampak lingkungan skala luas masih menunggu hasil kalkulasi resmi dari kementerian terkait.
