DAILYPANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui transformasi sistem pengawasan internal berbasis digital. Salah satu langkah yang ditempuh yakni meluncurkan inovasi TRANSKIP-ASN yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
Inovasi tersebut secara resmi diluncurkan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Senin (9/11/2026).
TRANSKIP-ASN merupakan singkatan dari Transformasi Pengawasan APIP Melalui Sistem Kendali Konflik Kepentingan ASN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Dr. Mardalena Zebua, SE., MM., menjelaskan bahwa kehadiran TRANSKIP-ASN menjadi bagian dari strategi pembaruan sistem pengawasan internal pemerintah.
Menurutnya, inovasi tersebut diarahkan untuk mengubah pola pengawasan yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih preventif, terencana, dan berbasis risiko.
“Inovasi digitalisasi TRANSKIP-ASN ini bertujuan untuk mentransformasikan pengawasan dari yang sebelumnya dominan bersifat reaktif, menjadi pengawasan yang lebih preventif, terencana, dan berbasis risiko,” ujar Mardalena.
Melalui sistem tersebut, Inspektorat berharap efektivitas pengawasan intern pemerintah semakin meningkat. Di sisi lain, ASN juga diharapkan memiliki pemahaman lebih baik mengenai potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menyambut positif peluncuran inovasi tersebut. Ia menilai langkah pencegahan harus menjadi perhatian utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Harapannya tentu tidak terjadi lagi korupsi. Mencegah daripada mengobati,” kata Citra.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pangandaran agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika menghadapi persoalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum.
Citra meminta jajarannya membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menemukan hal-hal yang dinilai janggal dalam pelaksanaan tugas.
“Tolong dikomunikasikan terlebih dahulu apabila ada suatu hal yang seolah-olah janggal, jangan berjalan begitu saja nanti diperiksa. Jadi, konsultasi dulu kepada Inspektorat,” ujarnya.
Soroti Fenomena OTT Kepala Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Citra juga menyinggung maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah.
Ia mengaku prihatin dengan fenomena tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk semakin berhati-hati dalam menjalankan kewenangan.
“Ngeri lah ya. Sedih aja, prihatin. Teman-teman kepala daerah banyak yang kena OTT ya, prihatin aja,” tuturnya.
Peluncuran TRANSKIP-ASN diharapkan tidak sekadar menjadi inovasi digital, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun budaya birokrasi yang mengedepankan integritas dan kepatuhan terhad
