Bupati Pangandaran Gelar Expose APBD Secara Terbuka, Sampaikan Kinerja Pemkab

Pangandaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran expose APBD tahun anggaran 2024. Kegiatan itu digelar di Hotel Laut Biru pada Rabu (6/12/2023).

Bupati Pangandaran didampingi Wakil Bupati Pangandaran, Ketua DPRD, Kapolres Pangandaran dan Dandim 0625 Pangandaran memimpin rapat bertajuk Sosialisasi Kinerja untuk Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri undangan sebanyak 478 orang dari berbagai stakeholder yaitu kepala perangkat daerah, anggota DPRD, camat, kepala puskesmas dan Direktur RSUD, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala Kemenag, Tokoh Presidium, Perwakilan Universitas, Perwakilan Pemerintah Desa, Perwakilan Organisasi Masyarakat, Perwakilan Tokoh Agama, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Non PNS, Perwakilan RT/RW dan Perwakilan Linmas di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.

Adapun informasi yang disampaikan langsung Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata yaitu, pelaksanaan Kinerja Kabupaten Pangandaran selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 serta perencanaan kinerja untuk tahun anggaran 2024.

Jeje mengatakan ada 5 hal yang disampaikan dalam expose terbuka kepada para undangan yang hadir dari berbagai perwakilan elemen masyarakat. Kelima poin itu diantaranya:

1. Bidang Pendidikan; Aksesibilitas dan kualitas pendidikan rendah
2. Bidang Kesehatan; Pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana kesehatan menuju pangandaran sehat.
3. Bidang Pariwisata; Penataan dan Perluasan Kawasan wisata menuju destinasi berkelas dunia.
4. Bidang Infrastruktur, berupa pemenuhan dan peningkatan aksesibilitas serta kualitas yang mantap.

Sementara itu, kata Jeje, dalam pelaksanaan kinerja diinformasikan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai yaitu kaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata serta indikator makro daerah.

“Berbagai kejadian yang menjadi hambatan finansial pemerintah daerah dalam pencapaian target RPJMD yaitu penanganan Covid-19, Regulasi dari Pemerintah Pusat berupa pemotongan transfer daerah DAU, refocusing anggaran, DAU yang diarahkan (special grant), penurunan PAD dan Pilkada serentak yang menyebabkan pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sehingga harus ada akselerasi pencapaian target RPJMD,” jelasnya.

Menurtnya, dengan kondisi seperti itu, jika Pemerintah Daerah tidak melakukan langkah alternatif dan strategis, maka akan terjadi pergerakan ekonomi yang sangat lambat dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi menurun atau mengalami tren pertumbuhan yang negatif.

“Karena itu laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran sangat ditentukan oleh besarnya belanja APBD. Oleh karena itu, pada periode tahun anggaran 2021 hingga 2023, langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai pendapatan optimal, program kegiatan tetap berjalan dan target tercapai, adalah tetap berjalannya pembangunan dengan skala prioritas pertama yaitu pergerakan ekonomi tetap berjalan, kedua pemerataan pembangunan tercapai dan ketiga target RPJMD tahun 2021-2026 dapat tercapai,” paparnya.

Ia mengatakan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program Portofolio yang menjadikan solusi dalam upaya penyehatan finansial Pemerintah Kabupaten Pangandaran supaya roda pergerakan perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan kondusif.

Kendati demikian, Jeje menjelaskan soal portofolio yang menjadi acuan pinjaman daerah.

“Pola portofolio ini akan menjadikan APBD semakin sehat dan program-program kegiatan yang sebelumnya menjadi program unggulan akan berjalan kembali,” katanya.

Adapun 8 program yang dimaksud Bupati Pangandaran diantaranya :

1. Pangandaran Hebat (Akses Pendidikan Mudah Dan Bermutu)
2. Pendidikan Karakter (Ajengan Masuk Sekolah & Pangandaran Mengaji)
3. Program UHC Terjaga Dan Terjamin (Jaminan Kesehatan)
4. Program Penguatan Desa Berjalan (Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Ekonomi Pedesaan, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Rt/Rw, Linmas Pembiayaan Tenaga
5. Penunjang Kegiatan Pemda (Yang Sekarang Disebut Honorer Dll.)
6. Program Pengangkatan SDM Yang Diperlukan Dapat Berjalan (Rekrutmen PPPK, Rekrutmen ASN)
7. Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan
8. Bagi Hasil Ke Desa Bisa Berjalan Kembali.

Dampak yang terjadi terhadap keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui indeks keberhasilan yang mencakup Indeks kinerja daerah pada bidang pendidikan sebesar 91,38 di atas rata-rata nasional sebesar 87,46, bidang kesehatan sebesar 92,17 di atas rata-rata nasional sebesar 89,76, dan indeks kinerja pekerjaan umum sebesar 86,26 dengan rata-rata nasional sebesar 80,34 (Kemenkeu RI).

Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri dari tahun 2021 sebesar 15,81% dan pada tahun 2023 mencapai 100%. Sedangkan realisasi belanja pembangunan infrastruktur desa dari APBD semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp.2,22 miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp.11,6 miliar, hingga tahun 2022 telah mencapai Rp.40,91 miliar. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun 2022 sebesar 70,21 menjadi 70,57 pada tahun 2023.

Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi, nilai LPE mengalami penurunan hingga minus pada hampir setiap Kab/Kota di Jawa Barat, dan jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kab. Pangandaran menempati peringkat kedua daerah dengan penurunan LPE terendah setelah Kota Banjar.

Kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi kenaikan menjadi 3,67, dan pertumbuhannya terus meningkat hingga 5,03 pada tahun 2022, sekaligus memiliki nilai pertumbuhan yang tertinggi diantara daerah sekitarnya seperti Kab.Ciamis, Kab/Kota Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Subang dan Indramayu.

Untuk indikator kemiskinan, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 9.65% atau sebanyak 39.070 orang pada tahun 2021 menjadi 9,32% atau sebanyak 37.910 orang pada tahun 2022. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Kab.Pangandaran juga menempati tingkat terendah se-Jawa Barat pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,56 dari sebesar 3,25 pada tahun 2021.

Terdapat beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Pangandaran, diantaranya yaitu :

1. Tahun 2022 Kabupaten yang telah mencapai eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan.
2. Tahun 2022 Kabupaten Pangandaran memperoleh penghargaan peringkat ke 3 (tiga) Se Provinsi Jawa Barat kategori Peningkatan Pertumbuhan Investasi
3. Kabupaten Pangandaran Sebagai Penerima Penghargaan UHC Award (telah mencapai kepesertaan di atas 95% per 1 September 2023)
4. Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran Telah Mencapai Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)