Anggota DPR RI Ida Nurlalela Gelar Reses Perdana di Pangandaran, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Anggota DPR RI Ida Nuralela Wiradinata
Anggota DPR RI Komisi VI Ida Nurlaela Wiradinata. Daily Pangandaran

DAILYPANGANDARAN – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata menggelar reses pertama di Taman Sagati, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran pada Jumat (22/11/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Pengurus TP PKK Kabupaten Pangandaran dan PKK Desa.

Sebanyak 150 orang hadir mengikuti sosialisasi 4 pilar MPR RI dan reses. Selain itu, Ida Nurlaela menyampaikan terkait isu-isu strategis.

“Ini reses perdana saya di Pangandaran bersama ratusan pengurus PPK desa dan kabupaten,” kata Ida kepada wartawan.

Menurutnya, dalam reses perdana ada beberapa hal penting tentang kebangsaan yang harus disampaikan.

“Karena 4 pilar MPRI RI ini sebagai fondasi kebangsaan kita. Saya sosialisasi kepada mereka dengan catatan mereka para kader PKK juga harus menyampaikan kepada masyarakat,” ucap dia.

Adapun pembahasan lainnya yang disampaikan kepada para peserta reses diantaranya soal kenaikan PPN 12%, bantuan KUR bagi pelaku UMKM dan kenaikan harga bahan pokok menjelang libur natal dan tahun baru.

Reses ini akan berlanjut di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pangandaran. “Tentu akan sosialisasi di 12 titik,” ujarnya.

Ida berharap dengan reses ini nantinya aspirasi dan permintaan masyarakat tentang kebijakan. “Fokus yang disampaikan menyerap aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan sangat apresiasi dengan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPR RI Komisi VI di Pangandaran.

“Karena anggota DPR RI di Dapil X Jabar yang meliputi Pangandaran, Banjir, Ciamis dan Kuningan bakalan menjadi jembatan bagi masyarakat,” katanya.

Jeje mengaku ada asli warga Pangandaran yang menjadi wakil rakyat di Senayan, Jakarta. “Biasanya kan orang Bandung, luar daerah. Alhamdulillah sekarang terwujud ada warga Pangandaran yang bisa membawa berbagai kebijakan ke DPR RI,” ucapnya.