DAILYPANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah mentapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan sesuai dengan ketentuan, harusnya penetapan KUA PPAS ini dilakasanakan pada bulan Juli lalu.
“Kami sudah membahas dan menetapkannya hari ini,” ungkapnya saat diwawancara Kamis (1/8).
Baca Juga : Dewan Kebudayaan di Pangandaran Dibentuk, Lestarikan Tradisi Daerah
Sebanyak 4 komisi di DPRD sudah menyampaikan pembahasan soal KUA PPAS tersebut sebelum rapat paripurna dilaksanakan.”Dan disampakikan ke Badan Anggaran, lalu dibahas dengan TAPD,” jelasnya..
Beberapa hal yang dibahas seperti kondisi ekonomi makro Kabupaten Pangandaran, asumsi penyusunannya, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja, strategi pencapaian dan lain-lain.
“Ada beberapa masukan dalam paripuran tadi, dimana Pemda Pangandaran harus membuat skala prioritas, harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ini,” ujarnya.
Baca Juga : Harus Ada Prioritas untuk Menyehatkan APBD Pangandaran
KUA PPAS Jadi Acuan Penyusunan APBD
KUA PPAS ini harus menjadi salah satu acuan dalam penyusunan APBD 2025.”Adapaun kerangka asumsi penyusunanan APBD kita, untuk pendapatan kita kurang lebih Rp 941 miliar, belanja daerah Rp 937 miliar, kemudian kita surplus Rp 4 miliar lebih,” katanya.
Lanjut dia, semua kerangka tersebut akan ditindaklanjuti dalam penyusunan APBD 2025.”Tentu setelah ini kita akan menyusun RAPBD 2025,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa KUA PPAS ini masih menganut pola usilan Portofolio pinjaman Rp 350 miliar, jika nanti tidak disetujui, maka harus dilakukan penyesuaian dalam RAPBD.
Baca Juga : Upaya Kokos Lestarikan Layang-layang Pangandaran
Kata dia, penyesuaian ini harus dilakukan dalam rangka penyehatan keuangan daerah.”Kita harus melakukan prioritas anggaran yang benar-benar produktif,” ujarnya.
Sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan perekonomia makro masyarakat Kabupaten Pangandaran.
“Sehingga program kegiatanya prioritas, untuk hal lain, mau tidak mau kita harus efesiensi,” jelasnya.(*)
