DAILYPANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran harus membuat skala prioritas dalam menentukan anggaran dalam menyehatkan APBD Pangandaran.
Ketua DPRD kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, membuat prioritas anggaran yang produktif menjadi salah satu opsi dalam penyehatan APBD Pangandaran dan tentunya bisa meningkatkan pendapatan.
“Mampu meningkatkan perekonomian makro masyarakat tentunya,” katanya.
Baca Juga : Upaya Kokos Lestarikan Layang-layang Pangandaran
Pemkab Pangandaran Harus Tinggalkan yang Bukan Skala Prioritas
Ia mengatakan, Pemkab Pangandaran harus berani meninggalkan hal-hal yang bukan prioritas. Ia menegaskan, dalam
kondisi sulit seperti sekarang ini, mau tidak mau harus berpuasa.
“Melakukan efesiensi anggaran dan sebagainya,” jelasnya.
Dia mengatakan efesiensi anggaran ini busa drealisasikan pada RAPBD tahun 2025 mendatang. “Kita sudah bahas pada KUA PPAS, baik itu kondisi ekonomi makro, kebijakan pendapatan, belanja daerah, strategi pencapainya,” katanya.
Baca Juga : Pemuda di Pangandaran Diajak Jangan Malu Bertani
Ia mengatakan, proyeksi pendapatan di APBD Pangandaran tahun 2025 sebesar Rp 941 miliar, belanjanya Rp 930 miliar, surplus Rp 4 miliar, beberapa penerimaan pembiayaan dan lain-lain.
Dia mengakui bahwa dalam penyusunan KUA PPAS ini masih menganut pada portofolio pinjaman Rp 350 miliar, yang belum juga cair.
“Walaupun portofolio nantinya tidak disetujui dan sebagainya, kita harus melakukan langkah-langkah didalam RAPBD,” jelasnya.
Baca Juga : Cerita Sukses Yuyu Jadi Pemandu Wisata di Pangandaran
Namun iapun memgajak kepada semuanya agar mendoakan supaya protofolio ini bisa terealisasi.”Karena itu sebagai salah satu upaya kita yang harus dilakukan,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran menegaskan bahwa portofolio Rp 350 miliar ini masih digodog di dua kementrian, yakni Kemenkeu dan Kemendagri.”Kalau Bapenas sudah setuju,” jelasnya.
Iapun berharap portofolio pinjaman tersebut bisa terealisasi atau segera mendapat izin.(*)
